ZonaInfo.id, Ambon – Anggota DPRD Provinsi Maluku, Anos Yeremias meminta Dinas Perhubungan (Dishub) Maluku segera melakukan mediasi dengan Jhony de Queljue agar tidak mengalihkan kapal KM Express Cantika 08 ke NTT.
Awalnya bos PT Pelayaran Dharma Indah yang biasa disapa Siong ini, mau mengoperasikan KM Express Cantika 08 rute Tulehu Amahai, Kabupaten Maluku Tengah pulang pergi. Namun mendapat protes dari berbagai kalangan karena harga tike dinilai terlalu mahal.
KM Express Cantika 08 yang memiliki berbagai fasilitas premium seperti ruang kelas VIP berkapasitas 252, VVIP 124 penumpang.
Adapun tarif yang ditetapkan untuk kapal yang memiliki bobot 392 gross tonage, untuk kelas VIP Rp330 ribu, sedangkan kelas VVIP Rp355 ribu.
“Saya minta Kadis Perhubungan Maluku memediasi. Intinya, baru sebatas pemberitahuan (naikan tiket kapal cepat). Kapal kan belum beroperasi,” kata Yeremias, Jumat (7/2/2025).
Politisi Partai Golkar ini mengatakan, secara geografis Maluku terdiri dari kepulauan, sehingga butuh banyak armada kapal melayani masyarakat antar pulau.
“Katong di Maluku butuh transportasi laut yang bagus dan cepat. Investor sudah bantu masyarakat. Nah, soal harga, Dishub memediasi undang investor bicarakan cari jalan tengah,” ujarnya.
Wakil rakyat dari Daerah pemilihan Maluku Barat Daya dan Kepulauan Tanimbar ini kuatir, jika kapal itu dialihkan ke NTT, justeru merugikan masyatakat.
“Jangan sampai dialihkan ke NTT. NTT juga butuh kapal antar pulau. Nah, kita juga butuh kapal,” tandasnya.
Apalagi, kebijakan Presiden Prabowo Subianto, melakukan penghematan atau pemangkasan anggaran pusat juga berdampak ke daerah.
“Tahun ini penghematan di APBN sebesar 50 persen. Tentu berdampak di daerah. Kita kuatir kapal perintis yang layani masyarakat karena rentang kendali, banyak pulau dan banyak kabupaten dibatasi karena penghematan. Takutnya kapal yang ada dua istirahat dan hanya satu beroperasi,” ujar Yeremias.
Untuk itu, dia berharap, Dishub Maluku pro aktif ambil langkah mediator. “Jangan seperti kapal motor penyeberangan Ambon ke Namlea. Rugikan masyarakat di Buru. Pemda harus memediasi. Kenaikan tiket kapal cepat itu kan masih sebatas pemberitahuan karena kapal belum beroperasi,” katanya.
Lanjutnya, investor sedianya diberikan ruang untuk investasi, tapi tidak memberatkan rakyat. “Nah, kalau susahkan masyarakat, saya juga keberatan. Saya juga berharap Gubernur Maluku terpilih dan perangkatnya bersama DPRD duduk bersama cari solusi,” tandasnya.
Apalagi, kata dia, kapal cepat Tulehu-Amahai, menghubungkan 3 kabupaten, yakni Maluku Tengah, Seram Bagian Timur, dan sebagian Seram Bagian Barat. “Jadi memang kehadiran kapal cepat sangat membantu. Kalau tiket mahal, dewan undang bicarakan. Apakah minyak tidak disubsidi atau pelayanan tidak bagus,” tandasnya.
“Apalagi ke MBD, perjalanam jauh minyak tidak disubsidi. Dishub atensi dan dapat perhatian Gubernur dan Wakil Gubernur. Kapal cepat disubsidi. Sebab, ada ruang subsidi di Kementerian Perhubungan. Bagaimana tinggal komunikasi dengan investor,” tandasnya lagi. (ZI-21)