ZonaInfo.id, Ambon – Puluhan mahasiswa Jurusan Administrasi Publik FISIP Universitas Pattimura (Unpatti) melakukan kuliah lapangan Sistem Informasi Manajemen Publik di Pemkot Ambon.
Kuliah dengan tema “Peningkatan Kualitas Informasi Publik Melalui Sistem Informasi di Kota Ambon” ini, berlangsung Rabu (4/12/2024), di Ruang Rapat Vlissingen, Balai Kota.
Para mahasiswa didampingi dosen pengampu mata kuliah, Aminah Bahasoan, dan dosen pendamping Ahmad Rosadi Sakir.
Hadir sebagai pembicara Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Kesra yang juga Plt. Kepala Dinas Kominfo dan Persandian, Ronald H. Lekransy.
Lekransy dalam paparannya menyampaikan kualitas informasi publik sangat dipengaruhi oleh pemerintahan dan sistem yang dibangun. Saat ini Pemerintah tengah mendorong Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
“Untuk Kota Ambon indeks SPBE berada di angka level 2,85 dengan kategori baik. Ini harus terus kita upayakan,” ujarnya.
Ia menjelaskan ada 4 (empat) domain SPBE yakni kebijakan, tata kelola, manajemen dan layanan yang terus dinilai dan dievaluasi oleh pemerintah pusat.
“Untuk domain kebijakan, berbicara tentang bagaimana regulasi pemerintah daerah, misalnya satu data Indonesia kita sudah ada, keamanan siber, pelaksanaan persandian, tim audit teknologi informasi dan sebagainya, sebagai dasar normatif dan pedoman kita dalam melakukan sesuatu,” terangnya.
Selanjutnya, domain tata kelola untuk memastkan terlaksananya sistem pemerintahan secara terpadu yang meliputi arsitektur SPBE, Peta Rencana, Rencana Anggaran, Proses Bisnis, Pembangunan Aplikasi, Pusat Data terpadu, jaringan Intra dan sistem penghubung layanan pemerintah.
“Dalam domain tata kelola, apakah proses layanan itu sudah terintegrasi mulai dari pusat hingga daerah ini masih menjadi tantangan bagi kita,” ujar Lekransy.
Ia mengungkapkan, domain manajemen meliputi manajemen resiko, bagaimana keamanan data, aset dan sumber daya. Sementara untuk domain layanan, Pemkot Ambon memiliki SP4N LAPOR untuk pengaduan masyarakat, Sistem Manajemen Data Statistik (Simdatik), Satu Data Indonesia, Sistem Manajemen Perizinan Terpadu Satu Pintu (Simantap), Sistem Manajemen Administrasi Kependudukan (Simak), Srikandi, OSS, SIMPATDA, SIM PBB, Mall pelayanan Publik, dan lain sebagainya.
“Semua layanan dan aplikasi ini memberikan kemudahan yang dibuat dalam konsep internal maupun eksternal, sehingga semua program yang terkait tugas dan tanggung jawab pemerintah dapat terkontrol, meminimalisir adanya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme,” tandas Lekransy.
Lekransy mengatakan, melalui SPBE dengan mendorong good dan smart governance diharapkan akan memberikan dampak; demokrasi, efiensi, efektitas, transparan, akuntabel, berorientasi pada kepentingan publik, berbasis hukum serta pemberdayaan masyarakat.
Bahasoan dalam pengantarnya menjelaskan, tujuan dari kuliah lapangan ini untuk mentranformasikan ilmu yang telah didapatkan. Dalam kuliah lapangan ini juga para mahasiswa menyempatkan diri mengunjungi Command Center (CC) Kota Ambon. (ZI-21)
