Simulasi Sispamkota Operasi Mantap Praja Salawaku 2024, Kapolres Malteng Ingatkan Hal Ini
ZonaInfo.id, Masohi – Polres Maluku Tengah menggelar Simulasi Sispamkota Operasi Mantap Praja Salawaku 2024, Kamis (22/8/2024), di lapangan Upacara Markas Polres, Jalan Siwabessy, Kelurahan Namaelo, Kota Masohi.
Kegiatan ini melibatkan 600 personil Polisi, TNI serta instansi teknis terkait.
Turut hadir unsur Pemerintah Daerah, Forkopimda, KPU, Bawaslu dan tokoh agama.
Kapolres Maluku Tengah, AKBP Hardi mengatakan, apel gelar pasukan bertujuan memastikan seluruh jajaran aparat kepolisian Polres Maluku Tengah dibantu TNI dan instansi terkait siap mengamankan jalannya pesta demokrasi pemilihan kepala daerah 2024 di wilayah hukum Polres Maluku Tengah.
Menurutnya, Kabupaten Maluku Tengah termasuk salah satu daerah memiliki potensi kerawanan dalam pelaksanaan Pilkada.
“Meskipun demikian kami bersama TNI, KPU dan Bawaslu bersama pemerintah daerah berkomitmen memastikan seluruh tahapan penyelanggaraan Pilakda berlangsung damai dan sukses,” ujar Kapolres.
Dijelaskan, pelaksanaan Sispamkota yang diawali dengan dengan technical floor game ini adalah salah satu langkah antisipasi sebelum tahap-tahapan pelaksanaan pengamanan Pilkada berjalan.
Ia mengingatkan pentingnya seluruh personil yang terlibat dalam pengamanan mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP). Mengutamakan kegiatan pencegahan baik preemtif maupun preventif.
“Termasuk memastikan tindakan yang diambil sesuai dengan hukum dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri),” tandasnya.
Terkait pelaksanaan PAM Pilkada, Kapolres mengimbau kepada seluruh masyarakat turut mensukseskan Pilkada di Bumi Pamahanunusa dapat berlangsung aman dan damai.
Warga juga diminta tidak mudah terprovokasi dengan informasi miring atau bohong (hoax) yang belum tentu kebenarannya.
Selain pelaksanaan operasi mantap praja, Polres Maluku Tengah juga akan melaksanakan kegiatan rutin yang ditingkatkan (KRYD) maupun cooling system untuk antisipasi polarisasi yang disebabkan karena berita hoax, isu sara, propaganda, black campaign maupun gangguan kamtibmas jelang pelaksanaan tahapan pilkada. (ZI-21)
