Penjabat Bupati Buru Beri Kado Buruk di HUT RI ke-79
ZonaInfo.id, Namlea – DPRD Kabupaten Buru menilai, Penjabat Bupati, Syarif Hidayat memberi kado buruk kepada masyarakat di Bumi Bupolo pada momen HUT Kemerdekaan RI ke-79, dengan ditarik kembali anggaran DAK Fisik bidang pendidikan sebesar Rp.16,7 miliar oleh Pemerintah Pusat.
Hal ini ditegaskan anggota DPRD Kabupaten Buru, Irfan Papalia dan Jaidun Saanun saat Rapat Penyampaian Nota Rancangan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2025, Jumat (16/8/2024).
Rapat dipimpin Ketua DPRD, Muh Rum Soplestuny dan dihadiri oleh Penjabat Bupati, Syarif Hidayat. Wakil Ketua DPRD, Djalil Mukaddar dan sejumlah pimpinan OPD juga hadir dalam rapat tersebut.
Jaidun Saanun di hadapan peserta rapat menegaskan, kalau besok tanggal 17 Agustus akan dilaksanakan puncak HUT RI ke-79, rakyat merdeka dan patut disyukuri dengan ucapan Alhamdulillah.
Tapi hari ini, lanjut Jaidun, Buru dalam keadaan berduka.”Kenapa berduka?,”tanya Jaidun.
Kemudian dijawabnya lagi, kalau Syarif Hidayat dan pemerintah daerah telah gagal. “Sebagai wakil rakyat, saya mau menyampaikan bahwa pemerintah gagal dalam mengelola DAK Bidang pendidikan.
Ini menjadi catatan penting bagi wakil rakyat,” tegas Jaidun.
Jaidun lalu menyentil sambutan Syarif Hidayat dalam rapat tersebut soal peningkatan sumber daya manusia (SDM).
“Mau peningkatan sumberdaya manusia bagaimana? 16,7 miliar rupiah yang sudah ada saja tidak mampu dikelola,” tandasnya.
Ia sarankan harus segera dievaluasi menyeluruh. Penjabat bupati harus mengevaluasi dengan turun sampai ke bawah.
Pimpinan DPRD dan para wakil rakyat juga harus mengevaluasi Penjabat Bupati, karena tidak mampu menginstruksikan bawahannya dengan baik, sehingga DAK Bidang Pendidikan Rp.16,7 miliar yang telah digenggaman, kini ditarik oleh Pempus.
“Luar biasa, selama pemerintahan ini berjalan, baru pernah terjadi,” tegas Jaidun.
Irfan Papalia dari PKS juga melontarkan hal senada. Penjabat Bupati dan Pemerintah Kabupaten Buru dinilai gagal dengan memberi kado buruk di momen HUT RI.
Menyentil isi pidato Penjabat Bupati, selanjutnya Irfan Papalia berkata, yang terjadi hari ini satu kado HUT RI yang sangat mengecewakan.
Menurut Irfan di momen ini, seharusnya anggaran DAK fisik bidang pendidikan sudah dapat dimanfaatkan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan di daerah itu.
Namun yang terjadi, pemanfaatan DAK Rp.16,7 miliar itu tidak terlaksana dan berjalan dengan baik.
Kritik pedas dari para wakil rakyat itu tidak ditanggapi Syarif Hidayat dengan memberikan klarifikasi langsung dalam rapat tersebut, karena tidak dibuka ruang untuk itu.
Setelah rapat selesai, tidak terlihat Syarif mendekati para wakil rakyat dan berbincang ringan guna meluruskannya.
Ia hanya terlihat menyalami para anggota dewan dan langsung meninggalkan ruang rapat.
Ketika dicegat media ini dan ditanya solusi yang akan diambilnya terkait dengan penolakan pencairan dana DAK oleh Kementerian Keuangan, Syarif Hidayat dengan enteng mengatakan masih terus diusahakan supaya kegiatan itu tetap berjalan. “Katong masih tetap usahakan dia jalan,” kata Syarif.
Saat ditanya adakah jalan keluar yang lain bila lobi terakhir ke pusat nantinya tetap ditolak, Syarif mengatakan di pos Pendidikan masih ada DAU. “Kita sudah berupaya ke Kementerian Keuangan, berdoalah semua dia berjalan,” ujar Syarif.
Syarif juga membantah telah mengotak-atik proyek untuk orang-orang dekatnya, sehingga terjadi keterlambatan menginput data ke Kementerian Keuangan.
“Oh tidak betul saya tidak punya kewenangan untuk mengatur itu. Keterlambatan ini karena kita bekerja berdasarkan sistem,” tandasnya.
Ditanya soal ia ada mengarahkan satu paket proyek TK kepada oknum Ketua OKP di Ambon, Syarif buru-buru menyangkalnya.
“Saya tidak tahu. Mungkin dia mendapatkannya sendiri. Tapi ada orang menyangkut paut dan menghubungkan dia dengan saya,” ujar Syarif.
Dicecar lagi dengan pertanyaan kalau oknum OKP ini melobi Syarif di pendopo Bupati, tetap disangkalnya.
“Dia pergi ke pendopo tidak ada urusannya dengan proyek pak. Urusannya dengan kegiatan dia di Ambon, dia mau melaksanakan konferensi,” jelas Syarif .
Sementara itu Kadis Dikbud, Dahlan Kabau secara terpisah menjelaskan, terkait bantuan dari pemerintah pusat di bidang pendidikan, ia selaku kadis akan tetap bertanggung jawab.
Kata dia, sekelumit masalah yang terjadi dengan DAK TA 2024, tidak akan mempengaruhi penyaluran DAK TA 2025 yang terupload di aplikasi Krisna.
Ditanya soal nasib DAK TA 2024 sebesar Rp.16,7 miliar, Dahlan menjelaskan masih terus berkoordinasi ke pempus untuk bagaimana anggaran itu tetap tersalur ke Kabupaten Buru.
Diakuinya, kalau batas waktu penyampaian pengajuan pencairan dan tanggal 31 Juli pukul 17.00 WIB lalu pihaknya memang mengalami kendala teknis.
Belum semua telah terupload, yakni PAUD 7 paket, SD 9 paket dan SMP 6 paket.
“Itu saja yang tidak terimput sesuai batas waktu yang ditentukan. Dinas pendidikan akan terus berproses menempuh berbagai langkah dan kita berdoa saja mudah-mudahan bisa tersalur,” ujar Dahlan. (ZI-18)
