Pemkot Ambon Terima Penghargaan Ombudsman RI
ZonaInfo.id, Ambon – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon menerima penghargaan Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dari Ombudsman RI.
Penghargaan diserahkan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Ombudsman RI, Suganda Pandapotan Pasaribu, bersama Kepala Ombudsman Perwakilan Maluku, Hasan Slamet kepada Penjabat Wali Kota, Bodewin M. Wattimena, didampingi Sekretaris Kota Agus Ririmasse, dalam apel pagi ASN, Selasa (30/1/2024), di Pattimura Park.
Pemkot Ambon berhasil masuk dalam Zona Hijau (Kategori Tertinggi) penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2023.
Wattimena mengatakan dalam melaksanakan pelayanan publik ada standar, prosedur, mekanisme yang harus dipenuhi sehingga dapat dijalankan secara optimal.
“Sejak awal kita berencana untuk melakukan itu dan proses-proses menuju kepada optimalisasi yang
kemudian menghasilkan kinerja yang dinilai oleh Ombudsman RI,” ujarnya.
Wattimena berharap ke depan organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemkot Ambon dapat meningkatkan pelayanan publik menjadi lebih baik dan dapat mempertahankan prestasi yang telah diperoleh.
“Jadikan ini sebagai motivasi. Saya bilang bahwa kita tidak pernah mengejar penghargaan, tapi ini bentuk apresiasi dari kerja keras kita maka itu patut untuk kita syukuri. Saya berharap ada beberapa OPD yang dipilih untuk itu mudah-murahan bisa mempertahakan apa yang kita capai disaat ini. Saya sudah bersurat ke Ombudsman untuk nanti dilakukan penilaian,” tandasnya.
Harapan yang sama juga disampaikan Sekjen Ombudsman RI Suganda Pandapotan Pasaribu. Ia mengatakan prestasi yang dimiliki saat ini tidak terlepas dari peran pemimpin yang menjadi anutan.
Dirinya berharap predikat dan penghargaan yang diberikan ini dipertahankan dan menjadi teladan bagi seluruh Kota/Kabupaten di Indonesia.
“Prestasi itu tidak mungkin tercapai kalau pemimpinnya tidak bisa memberikan contoh teladan yang
baik. Mudah-murahan Ambon seperti yang disampaikan Pak Kepala Perwakilan, kota ini tidak hanya terbaik di Maluku, tetapi terbaik se-Indonesia saya yakin itu bisa dilakukan,” ujar Pasaribu.
Ombudsman juga memberikan penghargaan kepada sejumlah OPD yang menjadi sampel penilaian pelayanan publik, yakni Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Kesehatan, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP), Dinas Pendidikan, Puskesmas Karang Panjang, dan Puskesmas Rumah Tiga. (ZI-21)
