Sopir Angkot Keluhkan QR Code, Wattimena: Pertamina dan SPBU Perlu Benahi
ZonaInfo.id, Ambon – Para sopir Angkot di Kota Ambon mengeluhkan penggunaan QR Code untuk membelian BBM bersubsidi di SPBU.
Selain terkendala jaringan, terkadang jatah pengisian BBM mereka sudah habis sebelum digunakan.
Belum lagi antre yang membutuhkan waktu lama di SPBU.
Berbagai keluhan ini disampaikan perwakilan ASKA saat pertemuan dengan Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena, pihak Pertamina dan pengusaha SPBU, Rabu (22/2/2023) di Balai Kota.
“Nah ini yang kita tindak lanjuti hari ini dengan memanggil Pertamina, pemilik-pemilik SPBU dan perwakilan ASKA, OPD terkait untuk kita mencoba membahas kira-kira kenapa persoalan ini bisa terjadi sampai angkot ini mesti antre sampai butuh waktu yang lama,” kata Wattimena usai pertemuan.
Lanjut Wattimena, dari penjelasan Pertamina dan pihak SPBU sebenarnya ada upaya mereka juga untuk mempercepat proses pengisian BBM. Namun ada hal yang harus dibenahi.
“Tapi memang ada hal yang harus dibenahi benar oleh Pertamina dan SPBU. Soal penggunaan QR Code yang masih bisa terjadi orang punya kuota 60 liter per hari belum isi sampai kota sudah habis,” tandasnya.
Ia meminta Pertamina dan pengusaha SPBU mengambil langkah tegas, sehingga tidak terjadi hal seperti ini.
Wattimena mengungkapkan selain masalah pengisian BBM, Pemkot Ambon mengundang ASKA untuk berdialog kemarin terkait pembangunan lapak dalam terminal Mardika dan persoalan transportasi online.
“Yang disampaikan oleh mereka bahwa sebenarnya tuntutan mereka bukan untuk pemerintah kota namun dampak yang ditimbulkan dari demo itu atau mogok ini dialami oleh warga Kota Ambon karena itu saya undang mereka untuk berdialog dan mencoba untuk memfasilitasi tuntutan mereka,” ujarnya.
Soal pembangunan lapak di dalam terminal Mardika, Wattimena mengatakan pihaknya sudah berkoordinasi agar menghentikan pengerjaan.
“Kan saya bilang bukan Pemkot, berarti kami harus berkoordinasi dengan pihak yang membangun.
Nah tadi malam kami lakukan koordinasi kami minta untuk dihentikan pembangunan di terminal dan kalau bisa dibersihkan dulu terminalnya,” jelasnya.
Sedangkan soal transportasi online, kata Wattimena Pemkot Ambon sudah beberapa kali membahas dengan ASKA, termasuk juga pada program Wali Kota Jumpa Rakyat (WAJAR) dan dijelaskan bahwa itu bukan menjadi kewenangan Pemkot untuk menetapkan batas atas dan bawah angkutan online atau angkutan tidak dalam trayek.
“Itu tanggung jawab Pemprov. Nah karena itu kemarin dalam pertemuan dengan ASKA saya langsung hubungi pak Kadis Perhubungan provinsi untuk meminta agar segera menindaklanjuti apa yang disampaikan oleh teman-teman ASKA ini,” ujarnya.
Wattimena menegaskan pada prinsipnya Pemkot Ambon berupaya untuk memfasilitasi tuntutan ASKA. Sebab kalau aksi mogok yang dilakukan seperti hari ini sangat mengganggu aktivitas masyarakat.
“Prinsipnya bahwa pemerintah kota mencoba untuk memfasilitasi apa yang menjadi tuntutan dari teman-teman ASKA karena saya tidak mau dibayangkan kalau mogok begini siapa yang rugi, tentunya akan mengganggu masyarakat yang harus beraktivitas,” tandasnya. (ZI-10)
