Kepala BNPB: Pemerintah Akan Perbaiki Rumah Warga dan Infrastruktur Yang Rusak di KKT & MBD
ZonaInfo.id, Ambon – Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Letjen TNI Suharyanto memastikan pemerintah akan memperbaiki rumah warga dan infrastruktur yang rusak di Kabupaten Kepulauan Tanimbar (KKT) dan Maluku Barat Daya (MBD).
Puluhan rumah warga dan infrastruktur rusak akibat gempa bumi magnitudo 7,9 (parameter update magnitudo 7,5) mengguncang KKT dan MBD pada Selasa (10/1/2023) dini hari.
Suharyanto menjelaskan kedatangannya bersama jajaran ke Maluku atas perintah Presiden Joko Widodo.
Kehadiran pemerintah pusat untuk memberikan bantuan logistik karena KKT dan MBD telah menetapkan status tanggap darurat.
“Kami datang memberikan bantuan tanggap darurat berupa logistik yang harus bisa bermanfaat kepada masyarakat terdampak, dengan pendekatan seluruh masyarakat terdampak gempa bisa terjamin logistik dasarnya,” kata Suharyanto, Kamis pagi (12/1/2023) saat rapat koordinasi penanganan bencana pasca gempa bersama Forkopimda Maluku di Gedung VIP Room Bandara Pattimura Ambon, sebelum bertolak ke KKT.
Suharyanto mengungkapkan, ada puluhan rumah warga dan infrastruktur yang rusak berat, ringan dan sedang.
“Kami menuju Saumlaki. Di sana ada 33 rumah rusak berat. Kemudian yang rusak, ringan dan sedang ratusan rumah. Infrastruktur seperti kantor Bupati, sekolah, ada juga Gereja, semua akan diperbaiki,” ujarnya.
Suharyanto juga menyerahkan Dana Siap Pakai (DSP) untuk Pemerintah Provinsi Maluku sebesar Rp. 500 juta, dan Rp. 250 untuk KKT dan MBD, bantuan kebutuhan dasar untuk Pemerintah Provinsi Maluku senilai Rp. 150 juta, dan Rp. 250 juta bantuan kebutuhan dasar kepada KKT dan MBD.
Sedangkan bantuan logistik untuk Pemerintah Provinsi Maluku, KKT dan MBD berupa selimut, matras dan tenda keluarga.
Sebelumnya rapat koordinasi penanganan bencana pasca gempa bersama Forkopimda Maluku di Gedung VIP Room Bandara Pattimura Ambon dipandu oleh Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Hadir Deputi Geofisika BMKG Suko Prayitno Adi, Pangdam XVI/Pattimura Mayjen TNI Ruruh Aris Setyawibawa, Kapolda Maluku Irjen Pol. Lotharia Latif, Danlantamal IX Ambon Brigjen TNI Said Latuconsina, Kabinda Maluku Brigjen TNI Anton Irianto Popang, Kabakamla Haris Joko Nugroho, Wakil Gubernur Maluku Barnabas Natanhiel Orno, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Maluku Meikyal Pontoh, sejumlah pimpinan OPD lingkup Pemprov Maluku, Pj. Bupati KKT Danny Indey, Inspektur Kabupaten MBD dan lainnya.
Orno mengatakan status tanggap darurat ditetapkan untuk memudahkan upaya penanganan darurat secara cepat, tepat dan efisien.
Ia juga menjelaskan, Pemprov Maluku pada 10 Januari telah mengerahkan bantuan logistik ke KKT dan MBD berupa beras, peralatan evakuasi, perlengkapan keluarga, peralatan sandang dan obat-obatan.
Bantuan untuk masyarakat terdampak gempa di KKT telah diberangkatkan menggunakan Kapal Sabuk Nusantara 72 dan tiba hari ini. Sedangkan bantuan untuk masyarakat terdampak di MBD akan tiba pada 15 Januari.
“Di sisi lain, rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan Pemprov Maluku antara lain membentuk tim pendamping untuk melakukan pendampingan secara langsung bagi pemerintah KKT dan MBD, meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan kementerian/lembaga dan pemerintah kabupaten/kota, juga bersinergi dengan unsur TNI/Polri dalam masa tangkap darurat,” ujar Orno.
Atas nama pemerintah daerah, mantan Bupati MBD ini, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan dukungan dari BNPB dalam penanganan gempa bumi Maluku, juga atas bantuan DSP yang tersalurkan maupun bantuan logistik dari BNPB.
Ia berharap, kerja sama antara BNPB, BPBD provinsi dan kabupaten kota, selalu solid dalam penanganan bencana.
“Kami juga menyampaikan terima kasih BMKG beserta jajaran. Saat ini kami mengharapkan bantuan dari BMKG untuk kolaborasi ke depan dalam penambahan sensor seismograf maupun sinergitas dalam
upaya peningkatan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi ancaman gempa bumi dan tsunami,” ujar Orno. (ZI-21)
