ZonaInfo.id, Ambon – Pemerintah Kota (Pemkot) Ambon mendukung Transformasi Digital menuju Smart City serta Aplikasi Absensi dengan fitur face recognition atau pengenalan wajah.
“Pemerintah Kota Ambon akan berusaha untuk memperbaiki segala sesuatu yang kurang di kota ini. Nah, salah satu hal yang mendasar yang mesti diperbaiki dengan memotong mata rantai birokrasi terkait perizinan, terkait dengan pengelolaan aset dan sebagainya,” tandas Penjabat Wali Kota Ambon, Bodewin M. Wattimena usai menandatangani Perjanjian Kerja Sama dengan Amazon Web Service (AWS), Inc. dan PT. Fatiha Sakti di Balai Kota Ambon, Selasa (23/8/2022).
Wattimena mengatakan proses digitalisasi harus dilakukan di Kota Ambon untuk menghindari praktik-praktik yang tidak benar.
“Proses digitalisasi yang dilaksanakan guna memperbaiki misalnya kita menghindari ya adanya pungli dalam proses-proses perizinan, kemudian manipulasi data absensi dan sebagainya,” tegasnya.
Karena itu kata Wattimena, apa yang dilakukan hari ini adalah bentuk dari upaya mendukung sebuah perubahan.
“Tentunya kita ingin merubah perilaku birokrasi, merubah mindset tentang bagaimana kita harus keluar dari era yang lama dan mendorong untuk ada dalam era digitalisasi. Karena itu apa yang kita lakukan bersama dengan AWS di hari ini di atas support dari Korsupgah KPK wilayah Provinsi Maluku dan Provinsi Papua,” ungkapnya.
Ia memberikan apresiasi terhadap langkah yang dilakukan oleh AWS, Inc. dan PT. Fatiha Sakti serta KPK RI.
“Ini hal yang luar biasa dan perlu diapresiasi untuk perbaiki kota ini. Semoga setelah terpuruk akibat dari kasus kemarin bisa kembali bangkit dan menjadi contoh bagi daerah lain minimal di Provinsi Maluku,” ujarnya.
Sementara itu Ketua Tim Korsupgah KPK RI Wilayah Maluku dan Papua, Dian Ali mengungkapkan kehadiran KPK saat ini sebagai bagian dari program pencegahan pasca penindakan.
“Sebab dari pengalaman KPK sudah berkali kali kita lakukan pencegahan, salah satunya mendorong transformasi digital Kota Ambon menuju smart city dan ini butuh dukungan pimpinan Penjabat Wali Kota Ambon,” jelasnya.
Ia mengatakan dengan data yang terintegrasi nantinya tidak ada lagi ego sektoral. Sebab masing-masing OPD memegang datanya.
Lanjut Dian Ali, biasanya dibalik data yang tersembunyi ada potensi tindak pidana korupsi karena ada indikasi tidak transparan.
“Berapa sih sebenarnya data aset kita, data wajib pajak berapa yang dibayar, berapa yang terungkap, berapa aset yang hilang, rusak, wajib pajak yang dihilangkan. Nantinya akan ketahuan menggunakan sistem berbasis IT, jadi inilah terobosan yang dirasakan sangat penting,” ujarnya.
Bahkan kata Dian Ali, dengan sistem koordinat tidak bisa lagi berbohong karena dari koordinat ketahuan. Jadi sistem ini dilakukan untuk mencegah kebohongan.
“Kita mendorong harus segara diterapkan absen digital, sesegera mungkin dalam tahun ini sehingga politik anggaran juga mengarah ke sana karena anggaran mendukung trasformasi digital untuk mendorong prioritas,” terangnya.
Dian Ali menambahkan secara umum pada Kementerian di Jakarta juga belum terapkan berbasis digital yang luar biasa.
“Jadi itu yang menjadi kelemahan yang kami rasa harus dilakukan tapi sekali lagi IT digital hanyalah alat dan kembali ke orangnya atau mindsetnya. Jangan sampai kita pingin buat proyek transformasi digital namun kita belum transparan,” tegasnya.
Dirinya berharap Kota Ambon bukan hanya menjadi icon city of music namun city of digital.
“Dengan proses digital harapan Ambon bisa menjadi contoh bagi kabupaten kota yang lain di Timur Indonesia,” ujarnya. (ZI-10)
