Hadiri Paripurna Sertijab Penjabat Bupati SBB, MI: Ada Tiga Pilar Yang Tak Perlu Dilangkahi
ZonaInfo.id, Piru – Gubernur Maluku Murad Ismail (MI) menghadiri rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) dalam rangka serahterima jabatan Bupati Timotius Akerina kepada penjabat Bupati, Andi Chandra As’aduddin.
Rapat paripurna masa sidang pertama tahun 2022 itu berlangsung Jumat, (27/5/2022), yang dipimpin Ketua DPRD Rasid Risaholet.
Gubernur mengawali sambutannya dengan menyampaikan kata bijak, setiap orang ada masanya dan setiap masa ada orangnya. Hukum alam ini menegaskan bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk jabatan dalam pemerintahan. Sehingga momentum pengukuhan kepemimpinan adalah sebuah keniscayaan.
“Oleh sebab itu saya ingin pastikan bahwa agenda rapat paripurna istimewa DPRD Kabupaten SBB ini menjadi tanda dimulainya pelaksanaan tugas penjabat Bupati dalam konteks kerja sama, sinergitas, harmonis antara eksekutif dan legislatif,” ujarnya.
“Kalau kita bicara kerja sama ada tiga hal yang mesti kita perhatikan yaitu komunikasi, koordinasi dan kolaborasi. Jangan kita lakukan komunikasi, koordinasi dengan kolaborasi jangan kita salahi, yang pada akhirnya terjadi miskomunikasi,” sambung Gubernur.
Gubernur mengingatkan ada tiga pilar yang tidak perlu kita langkahi yaitu pintar tapi tidak menggurui. Tajam tapi tidak melukai. Cerdas tapi tidak mendahului.
“Pintar tapi tidak menggurui artinya pendapat orang harus kita terima. Mungkin hari ini tidak berlaku tapi besok atau tahun depan berlaku. Orang berdiskusi tidak hanya mempertahankan argumentasi tapi demi mendapatkan solusi yang terbaik,” tandasnya.
“Tajam tapi tidak melukai artinya kita berbicara sesuatu itu tidak tertusuk perasaan teman dengan kata-kata yang tidak bijak. Jangan kita tahu informasi lalu kita saling mendahului dengan melambung sampai di pusat sana. Tetapi harus dalam bekerja sama. Itu harus bersinergi informasi itu secara berjenjang, biar bersinergi ini tidak tertusuk perasaan,” tandasnya lagi.
Lanjut Gubernur, setiap orang yang bekerja sama dan bersinergitas pasti punya satu tujuan dengan saling punggung, saling gendong, saling papah. Jangan disuruh berpikir sendiri-sendiri.
“Mari kita berpikir Seram Bagian Barat ini mau dibawa ke mana? Kalau saya ini di Provinsi Maluku saya mau bawa ke mana? Kalau kita bersinergi dengan TNI dan Polri, berbicara tentang keamanan. Kalau kita bicara soal pembangunan itu kita berbicara dengan DPRD, kalau kita bicara soal penegakan hukum maka kita bicara dengan kejaksaan dan pengadilan demi meluruskan hukum yang selama ini mangkrak sehingga masyarakat tidak bertanya-tanya,” ujarnya.
Masih kata Gubernur, tugas penjabat Bupati yang diamanatkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang pengangkatan penjabat Bupati cukup luas dan komperhensif. Hampir seluruh kewenangan kepala daerah memiliki kewenangan wilayah untuk mengevaluasi pemerintahan di atasnya.
“Oleh sebab itu saya memerintahkan kepada yang terhormat bapak ibu wakil rakyat Kabupaten SBB untuk mendukung penuh tugas penjabat Bupati dengan arif dan bijaksana, sambil tetap menjalankan fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan secara baik,” harap Gubernur.
Ia mengungkapkan tugas kepala daerah hanya dua plus satu. Pertama adalah bagaimana menuntaskan kemiskinan. Kedua puji syukur dia bisa mensejahterakan rakyatnya.
“Itu tugas kepala daerah tidak yang lain. Kalau soal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah kasih kepada yang ahlinya. Saya sendiri sampai dengan hari ini belum pernah atur soal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Sudah tiga tahun saya melaksanakan tugas Gubernur belum pernah satu proyek pun yang saya minta selaku Gubernur, makanya saya dan keluarga selalu sehat dan diberikan kekuatan lahir batin untuk tetap fokus memikirkan Maluku,” tandasnya.
Gubernur juga mengingatkan selaku kepala daerah harus mampu mempertahankan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan untuk generasi sekarang dan generasi yang akan datang.
“Anak cucu kita bisa merasakan, itu tugas kepala daerah,” ujarnya.
Paripurna istimewa dihadiri anggota DPRD Kabupaten SBB, Forkopimda, Sekda, para asisten, staf ahli, Pimpinan OPD, KPU SBB, Bawaslu SBB, pimpinan partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan organisasi kepemudaan dan kemasyarakatan. (ZI-14)
